SEMUT VS GAJAH

Seberapa pedulikah kita pada masalah-masalah yang terjadi di masyarakat sekitar kita? Meski masalah-masalah itu dianggap sebagai masalah kecil, sepele, ataupun kurang penting, namun bila seorang individu meyakini kebenarannya dan berdiri untuk memperjuangkan keadilan, maka jalan kemenangan pasti akan ia genggam.

Episode Kick Andy kali ini mengangkat kisah-kisah para pencari keadilan. Para pencari keadilan yang dianggap berdaya tawar rendah dan tak memiliki kekuatan. Seperti halnya sosok perempuan sederhana yang satu ini, Andri Yani. Selama 18 bulan gajinya tak dibayar tepat waktu oleh perusahaan tempatnya bekerja. Pada tahun 2011 Andri Yani mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Namun permohonannya ditolak oleh PHI. Tak patah semangat, meski tanpa didampingi pengacara dan tanpa memiliki latar belakang pendidikan hukum, perempuan yang sudah bekerja selama 15 tahun di perusahaan jasa tenaga kerja ini kembali melayangkan gugatan uji materi Pasal 169 ayat 1 huruf (c) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Mahkamah Konstitusi. Pada 16 Juli 2012 pemohonan tersebut dikabulkan MK. Tak hanya memperjuangkan masalahnya sendiri, Andri Yani juga telah membantu banyak pekerja dan buruh di Indonesia yang memiliki masalah sama.

Ujian Nasional (UN), menjadi salah satu bukti carut marutnya pendidikan di Indonesia. Vonis tidak lulus UN menghantui setiap siswa. Kristiono Iman Santoso adalah orangtua dari Indah Kusumaningrum, murid SMA yang tidak lulus UN pada tahun 2006. Merasa menjadi salah satu korban sistem UN, Kristiono beserta 57 orang menggugat negara untuk menghapus kebijakan UN. Perjuangan menuntut  keadilan ditempuh dengan jalan yang berliku, demo digelar didepan istana. Kristiono dan teman-temannya pun bolak balik melakukan persidangan. Tak satupun persidangan yang ia lewatkan, bahkan ayah dari dua orang anak ini rela melepaskan pekerjaannya saat itu. Setelah 3 tahun berjuang, gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan baik di tingkat Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) hingga Mahkamah Agung (MA). Pada tahun 2010 kebijakan UN pun berubah. Porsi kelulusan siswa siswi tidak lagi 100% berdasarkan hasil UN, tetapi 60%, dan 40% adalah penilaian guru dan sekolah.

Dulu tak banyak orang tahu, bahwa terlambat mengurus akte kelahiran anak ibarat meniti jembatan berduri. Sulit, memakan waktu, dan biaya. Sebab di dalam Pasal 32 ayat (2) UU no. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa dalam pembuatan akte kelahiran bilamana sudah melewati batas waktu yang ditentukan yakni 60 hari sampai dengan 1 tahun setelah masa kelahiran harus dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri. Masalah tersebut juga dialami oleh Mutholib, seorang juru parkir yang buta huruf. Ia mengalami kesulitan saat pembuatan akte kelahiran anak keduanya yang ingin melanjutkan SMP. Dengan penghasilan pas pasan, tentu sangat memberatkan Mutholib. Sudah banyak biaya ia keluarkan, tetapi urusan akte kelahiran anaknya tidak kunjung selesai. Lantaran permintaannya tak dikabulkan oleh hakim, dibantu oleh 3 orang anggota DPRD Jawa Timur, Mutholib melayangkan gugatan uji materi pasal tersebut. Gugatannya dikabulkan oleh MK. Kini ia dan masyarakat Indonesia tak perlu melalui proses di Pengadilan Negeri jika terlambat mengurus akta kelahiran.

Dialah David Tobing, seorang pengacara yang memperjuangkan keadilan, dan menyoroti persoalan yang kerap terjadi sehari-hari. Sebagai pengacara David banyak memperjuangkan hak para konsumen (baca masyarakat kecil) yang dirugikan produsen. Beberapa kali David memenangkan gugatan kasus kehilangan kendaraan bermotor terhadap perusahaan jasa pengelola parkir. Seperti pada kasus hilangnya mobil milik Anny Gultom di tahun 2000 lalu. Enam tahun kemudian sejak gugatan dilakukan akhirnya pada pihak penggugat menerima ganti rugi atas kehilangan mobilnya.

Masih mengenai persoalan parkir. David yang dijuluki sebagai pengacara seceng, karena memenangkan tuntutan  seribu rupiah kepada pengelola parkir ini,  juga pernah mengajukan gugatan terhadap Pemda DKI dan pengelola parkir. Kali ini tuntutan sebesar Sepuluh Ribu Rupiah saja. Ini menjadi peringatan bagi pengelola parkir untuk tidak menaikkan tarif parkir sembarangan. Begitu juga mengenai masalah delay atau keterlambatan jadwal pemberangkatan pesawat. David menuntut maskapai penerbangan dan meminta ganti rugi akibat terjadinya keterlambatan. Sejak gugatannya dikabulkan, maka keluarlah keputusan Menteri Perhubungan No. 25 tahun 2008, yang mengatur kompensasi bagi penumpang akibat delay. Pengacara publik yang kini sekaligus menjabat sebagai Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini, juga pernah menggugat kasus pencemaran bakteri yang terdapat pada susu formula. Ia menuntut publikasi atas nama-nama merek susu yang tercemar tersebut, dan ia pun memenangkan gugatan ini. Sehari-harinya David melakukan aktivitas yang menggunakan telepon seluler, namun sebagai konsumen jasa telekomunikasi, ia pun pernah dirugikan. Akibat layanan sms premium menyebabkan pulsanya tersedot. Hasil gugatannya, sebuah badan regulasi kini mewajibkan operator telepon menyetop seluruh layanan premium berbayar yang mencuri pulsa pelanggan